Perencanaan Pembangunan Dituntut Lebih Konsisten

                                                                                                                                                                                                                                                        Sakir.Ssos Ketua Komisi III DPRD Kab Magelang 

Man Teman DPUPR Kabupaten Magelang ada pesan penting ini yang disampaikan oleh Ketua komisi III DPRD Kab. Magelang, Sakir, Ssos pada Forum Perangkat Daerah DPUPR Kabupaten Magelang, Kamis 11 Februari 2020 bertempat di ruang rapat Melati DPUPR Kab. Magelang.

Dalam arahan yang disampaikan, beliau menyampaikan tidak konsistensnya perencanaan, baik manajerial, oleh Bappeda dan Litbangda dan di tataran teknis operasional oleh tiap tiap OPD berakibat pada tidak maksimalnya pencapaian perencanaan program dan kegiatan tahunan di OPD sehingga diperlukan perencanaan yang berkualitas baik di RPJP, RPJM ataupun RKPD.

Di tahun 2022 ada perubahan dokumen hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengubahan RPJMD yang masih dipakai tahun 2019 2024 yang ditindak lanjuti dengan perubahan perda RPJMD pada tahun 2021.

Sehingga perlu ada revisi di capaian indikator dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang berpengaruh pada pendapatan dan anggaran sebagai akibat dari adanya refocusing baik kesehatan atau jaring pengaman sosial ekonomi.

Ketua Komisi III DPRD Kab Magelang ini juga menekankan bahwa hasil musyrenbang di kecamatan harus diperhatikan sebagai implementasi perencanaan pembangunan secara parsitifatif .

Adanya penataan kawasan di wilayah Borobudur atau dikenal dengan KSPN untuk menggenjot pembangunan pariwisata di wilayah tersebut menjadi sebuah jalan bagi Pemerintah Daerah untuK merencanakan pembangunan infrastruktur dengan anggaran pemerintah pusat mengingat anggaran daerah yang terbatas hal ini menjadi satu arahan yang tepat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang.

Luasnya wilayah Kabupaten Magelang juga menjadi masalah pokok dalam penanganan pembangunan infrastruktur, semakin luas kawasan maka tuntutan anggaran besar juga harus diikuti. Anggaran di DPUPR tidak sebanding dengan luasan wilayah kebutuhan pemeliharaan dan peningkatan .

Memperjuangkan penambahan anggaran untuk peningkatan infrastrukturjuga menjadi salah satu upaya yang dilakukan oleh komisi III DPRD Kab. Magelang sebagai mitra pemerintah daerah.

Perlu adanya sinergisitas dengan opd lain untuk pencapaian maksimal untuk menghindari adanya tumpang tindih anggaran oleh  kegiatan yang harus lintas PD.

Jangan hanya berorientasi pada ouputnya saja tetapi lebih ke dampak yang dirasakan oleh masyarakat, Komisi III DPRD Kab  Magelang berharap pada perencanaan yang akan datang bisa dirasakan capaian yg tepat sasaran bagi masyarakat di Kabupaten Magelang.

Banyaknya aduan atau postingan di media sosial perihal kerusakan infrastruktur tidak luput dari perhatian Komisi III DPRD Kab Magelang, DPUPR dituntut untuk lebih cepat dan tanggap dalam melayani masyarakat sehingga kehadiran DPUPR Kab Magelang sebagai penyedia layanan masyarakat bisa lebih baik.

Baik Man Teman DPUPR Kab. Magelang Konsistensi perencanaan dalam program dan kegiatan sangat mutlak dilaksanakan  untuk menghindari adanya penyalahgunaan anggaran ya..Tetap Semangat !!!